Gunawan Tauda

TINJAUAN BUKU AMANDEMEN UUD 1945, antara Mitos dan Pembongkaran (Denny Indrayana)

In Hukum Tata Negara on March 14, 2010 at 11:57 pm

oleh: Gunawan A. Tauda, S.H.

 

 

Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.“(Lord Acton, A Study in Conscience and Politics, 1887)


LATAR BELAKANG

Adalah kenyataan bahwa UUD 1945 sebelum diamandemen selalu menimbulkan otoriterisme kekuasaan. Ini dapat dilihat dari periodisasi berlakunya UUD 1945 yang berlaku di tiga periode sejarah politik dan ketatanegaraan Indonesia, yaitu pertama periode 1945 – 1949, kedua, periode 1959 – 1966, ketiga, periode 1966 – 1998.

Pertama, periode 1945 – 1949, demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di bawah sistem parlementer. Pada periode ini sempat berlaku tiga konstitusi atau UUD, yakni UUD 1945 (1945 – 1949), Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Pertengahan tahun 1945 dapat dianggap sebagai periode pemerintahan fasis, karena tanpa adanya kehadiran parlemen dalam sistem pemerintahan. Jika dilihat dari ukuran-ukuran umum berlakunya demokrasi, demokrasi tumbuh subur ketika UUD 1945 ditinggalkan, dengan berlakunya sistem pemerintahan parlementer yang sama sekali tidak sesuai dengan UUD 1945, melalui Maklumat No. X Tahun 1945.[1]

Kedua, periode 1959 – 1966, demokrasi dapat dikatakan mati sebab dengan demokrasi terpimpin pemerintah tampil secara sangat otoriter yang ditandai dengan pembuatan Penpres di bidang hukum, pembubaran lembaga perwakilan rakyat, pembredelan pers secara masiv, penangkapan tokoh-tokoh politik tanpa prosedur hukum, dan lain sebagainya. Pada periode ini berlaku UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dituangkan di dalam Keppres No. 150 dan ditempatkan di dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959.[2]

Ketiga, periode 1966 – 1998, demokrasi juga tidak dapat hidup dengan wajar karena yang dikembangkan adalah demokrasi prosedural semata-mata, yakni demokrasi yang dibatasi dan diatur dengan undang-undang, tetapi isi undang-undang itu melanggar substansi demokrasi. Akibatnya tidak ada kontrol yang kuat terhadap pemerintah. Pemeran utama politik nasional adalah militer dengan sutradara utamanya Presiden Soeharto, dan KKN merajalela sampai menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis multi dimensi yang sulit diatasi.[3]

Mengenai alasan, mengapa pada periode-periode berlakunya UUD 1945 yang asli selalu terjadi otoriterisme, berbagai studi telah menyimpulkan bahwa UUD 1945 mengandung kelemahan sistem yang dijadikan pintu masuk untuk membangun otoriterisme. Pertama, membangun executive heavy yang menjadikan Presiden sebagai penentu seluruh agenda politik nasional. Kedua, memuat pasal-pasal penting yang multi tafsir dan tafsir sepihak pemerintah yang harus dianggap benar. Ketiga, memberi atribusi kewenangan yang terlalu besar kepada lembaga legislatif untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang tanpa pembatasan yang jelas, padahal Presiden adalah pemegang kekuasaan legislatif dengan DPR yang ketika itu, hanya diberi fungsi untuk menyetujui. Selain itu, UUD 1945 yang asli lebih mempercayai semangat orang dari pada sistem yang kuat.[4]

Setelah UUD 1945 diubah tampak jelas bahwa kehidupan demokrasi tumbuh semakin baik. Dilakukannya perubahan itu sendiri sudah merupakan kemajuan yang sudah sangat besar bagi demokrasi Indonesia, sebab pada masa terkait, jika ada gagasan untuk mengubah UUD 1945, maka akan sangat ditabukan. Sekarang setelah UUD 1945 diubah, siapa pun boleh mempersoalkan UUD tanpa adanya ketakutan untuk ditangkap. Semua itu boleh dinyatakan secara bebas dan aman karena setelah perubahan Konstitusi, keran demokrasi menjadi terbuka lebar. Akan tetapi, menurut Mahfud MD, apapun pandangan yang kita ikuti keputusan akhirnya haruslah tetap konstitusional atau harus berdasarkan nomokrasi, sebab demokrasi tanpa nomokrasi dapat menimbulkan kekacauan atau anarkisme.[5]

Selain itu, yang saat ini tampak makin baik adalah munculnya checks and balances secara lebih proporsional di dalam sistem ketatanegaraan.[6] Pengujian peraturan perundang-undangan sesuai dengan penjenjangannya sekarang sudah berjalan baik. Pada era Orde Baru, banyak produk peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi tidak ada lembaga pengujian yang dapat dioperasionalisalkan. Padahal pada saat itu banyak sekali undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD karena penggunaan atribusi kewenangan, dan banyak peraturan perundang-undangan di bawah udang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Era Orde baru tidak memberikan peluang pengujian undang-undang terhadap UUD (constitutional review), karena diasumsikan bahwa undang-undang tidak dapat dibatalkan melalui judicial review melainkan hanya dapat dibatalkan melalui legislative review.[7]

Sejak era reformasi, lebih-lebih sejak diubahnya UUD 1945 sampai empat kali sudah banyak undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebagai wujud “checks and balances yang mengagumkan” bagi sistem ketatanegaraan. Saat ini lembaga legislatif tak bisa lagi membuat undang-undang dengan sembarangan atau melalui transaksi politik tertentu, sebab produk legislasi sekarang sudah dapat diimbangi (balancing) oleh lembaga yudisial, yakni Mahkamah Konstitusi. Terkait pula, Mahkamah Agung sudah berkali-kali memutus permohonan judicial review peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Semua ini tidak pernah dapat terjadi ketika UUD 1945 belum diamandemen.

Kemajuan lain yang tak kalah pentingnya, adalah kinerja Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini menjadi pemegang kukuasaan mebentuk undang-undang. Pra amandemen, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Presiden, namun sekarang berada di DPR sehingga lembaga legislatif ini menjadi lebih berdaya.

Tak kalah penting dari semua itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memuat pengaturan yang eksplisit dan rinci tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Mahfud MD, mengatakan, pelaksanaan HAM di Indonesia pasca amandemen Konstitusi tidak lagi dijadikan residu kekuasaan, melainkan kekuasaanlah yang menjadi residu HAM.[8] Berdasarkan UUD yang asli, masalah HAM diatur secara sumir yang pelaksanaannya diatribusikan kepada lembaga legislatif yang kemudian berdasarkan undang-undang ternyata HAM dijadikan residu kekuasaan dan bukan kekuasaan yang menjadi residu HAM. Inilah yang menyebabkan baik zaman Orde Lama dan Orde Baru, selalu terjadi pelanggaran HAM dan kekerasan-kekerasan politik yang diberi wadah undang-undang.

Sekarang, hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan dengan mudah. Selain memuat rincian lengkap tentang HAM yang tidak boleh diresidukan, UUD 1945 hasil perubahan sudah memuat sistem pengawasan politik dan pengawasan hukum terhadap pemerintah, agar tidak mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.[9]

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang terkait, maka tulisan ini disusun dengan judul; “Tinjauan Undang-Undang Dasar 1945 Pra Amandemen dan Pasca Amandemen.”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi titik tolak analisis dan pembahasan dalam makalah ini, yaitu:

  1. Bagaimanakah tinjauan perbandingan antara Undang-Undang Dasar 1945 Pra Amandemen dan Pasca Amandemen.
  2. Bagaimanakah hasil-hasil yang dicapai oleh Reformasi Konstitusi berdasarkan tinjauan perbandingan terkait.

[1] Moh. Mahfud MD, 2009, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Press, Jakarta. hlm. 139.

 

[2] ibid.

[3] ibid. hlm. 140.

[4] ibid. hlm. 142.

[5] ibid. hlm. 144.

[6] Checks and balances merupakan suatu prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan satu dengan yang lain. Tujuan dari konsepsi ini adalah untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu. Selain dilakukan di antara lembaga-lembaga negara, checks and balances juga dilakukan di internal lembaga negara. Di Internal Congress Amerika Serikat sebagai misal,  House of Representatives-nya berbagi kewenangan dan saling kontrol dengan Senate untuk melaksanakan fungsi parlemen tetapi tidak saling menjegal, meskipun keduanya mempunyai hak untuk saling memveto dalam proses legislasi.

Denny Indrayana, 2008, Negara Antara Ada dan Tiada, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. hlm. 16.

[7] Moh. Mahfud MD, 2009, Konstitusi dan … ibid. hlm. 145.

[8] ibid. hlm. 147.

[9] ibid.

 

TINJAUAN KONSTITUSI INDONESIA PRA AMANDEMEN UUD 1945

1.         Indonesia di Bawah Soeharto: Orde Otoriter Baru

Kendati Soekarno sudah diangkat menjadi Presiden seumur hidup, Soeharto efektif menggantikan Soekarno pada tahun 1966, dan Orde Baru pun menggantikan Orde Lama di waktu yang sama. Tak ayal, Demokrasi Terpimpin ramuan Soekarno pun diganti Demokrasi Pancasila ala Soeharto, yang dikembangkan dari gagasan Pancasila yang dibangun Soekarno dulu, dan terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila, menurut Hans Antlov, adalah “kekuasaan politik melalui permusyawaratan, dengan mempertimbangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesatuan Indonesia, Perikemanusiaan, dan Keadilan.”[9]

Karenanya, tak heran bila di dunia nyata Demokrasi Pancasila mirip dengan Demokrasi Terpimpin. Kedua sistem ini sama-sama menggantungkan hidupnya kepada pemimpin yang otoriter, Soeharto dan Soekarno, dan sama-sama mengandalkan formulasi ideologi yang sama di dalam UUD 1945. Bahkan kondisi-kondisi tak demokratis Orde Lama yang digambarkan oleh Antlov juga berlaku pada Orde Lama.[10]

Bagian berikut ini akan mengkaji lebih terperinci bagaimanakah rezim Orde Baru yang otoriter itu. Huntington menyatakan bahwa bentuk-bentuk spesifik rezim otoriter bercirikan; sistem satu partai, kediktatoran personal, dan rezim militeristik.[11] Paparan berikut menunjukkan bahwa pemerintahan Soeharto memiliki semua ciri otoritarian tersebut.

Pertama, Sistem Satu Partai. Pemerintah Orde Baru dengan ketat dengan ketat sebenarnya menerapkan sistem satu partai. Sejak awal 1970-an hingga 1998, formalnya hanya tiga partai yang bisa bernafas; Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia. Dua partai yang disebut belakangan itu adalah hasil “fusi paksa” yang disponsori pemerintah terhadap sembilan partai yang eksis dalam Pemilu 1971, pemilihan umum pertama di bawah Orde baru. Kendati Golkar resminya bukan partai politik, melainkan hanya sebuah ‘kelompok fungsional’ semata, pada praktiknya, Golkar adalah satu-satunya ‘partai sejati’ sepanjang rezim Orde Baru.[12]

Kedua, Sistem Partai Golkar Soeharto. Pemerintahan Soeharto jelas bersikap pilih kasih, dengan membeda-bedakan bobot kontrolnya di antara ketiga partai yang ada. terhadap PPP dan PDI, pemerintah bersikap jauh lebih ketat dan keras ketimbang terhadap Golkar. Golkar dengan cepat menjadi partai politik negara yang intim dengan militer Indonesia.[13]

Ketiga, Monoloyalitas Pegawai Negeri Sipil. Salah satu diantara mekanisme yang digunakan untuk membantu Golkar, agar selalu menang dalam setiap Pemilu, adalah kewajiban bagi para pegawai negeri sipil untuk selalu mendukung Golkar. Semua PNS secara otomatis menjadi anggota Korpri, sebuah lembaga yang setali tiga uang dengan Golkar, dan sejak awal 1970-an semua anggota Korpri diwajibkan menandatangani sebuah surat yang menyatakan ‘monoloyalitas’ mereka kepada Golkar. Mereka yang melanggarnya dianggap telah melakukan tindak penghianatan politik, dan hal demikian sudah cukup untuk menjadi alasan pemecatan.[14]

Keempat, Kebijakan Massa Mengambang. Konsep lain yang sangat menguntungkan Golkar adalah “massa mengambang.” Konsep ini mendepolitisasi rakyat pedesaan dengan cara menutup cabang partai di bawah tingkat kabupaten. Kebijakan ini banyak membatasi kapasitas dua partai lainnya, PPP dan PDI untuk menyambangi konstituen mereka. Tetapi karena Golkar mengklaim bahwa secara formal dirinya bukan partai politik, kebijakan massa mengambang ini sama sekali tidak membatasi kampanye partai pemerintah. Golkar bisa memanfaatkan pejabat lokal untuk memobilisasi suara dan melancarkan kampanye secara terang-terangan. Kebijakan ini sangat besar artinya bagi kemenangan-kemenangan Golkar, karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan.[15]

Kelima, Sumber Daya Finansial. Satu variabel yang ikut urun rembuk dalam kemenangan-kemenangan Golkar, adalah tidak adilnya distribusi finansial di antara ketiga partai. Semua partai politik menerima dana publik untuk menyokong aktivitas mereka. PDI dan PPP sangat tergantung pada batuan ini untuk kampanye mereka. Tetapi tidak mudah bagi kedua partai tersebut untuk menggalang dana dan dukungan dari kalangan bisnis, terutama mengingat bahwa kalangan pengusaha paham betul bahwa kedua partai tersebut tidak mempunyai peluang sedikit pun peluang untuk memenangi Pemilu, kecuali Golkar.[16]

Keenam, Akses ke Media. Seperti halnya dalam masalah tidak adilnya pembagian sumber daya finansial, PPP dan PDI juga harus merasakan sikap pilih kasih dari pemerintah dalam soal akses mereka kepada media. Contoh nyatanya adalah soal liputan TVRI stasiun televisi milik negara yang tidak berimbang.[17]

Ketujuh, Komisi Pemilihan Umum. Faktor lain yang menguntungkan Golkar adalah status KPU sebagai badan yang bertanggung jawab melaksanakan Pemilu. Fakta bahwa KPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, seorang anggota Golkar, menjelaskan mengapa Komisi ini bukanlah sebuah badan legal yang independen, suatu syarat dasar bagi terlaksananya sebuah Pemilu yang jujur dan adil.[18]

Sebagai kesimpulan, ketiga partai pada zaman Orde Baru hanyalah kamuflase bagi sistem ‘satu partai’ yang dijalankan oleh Soeharto, dengan kata lain struktur kepartaian ini sebagai sebuah “sistem partai hegemonik yang dipimpin oleh Golkar.”[19]

2.         Otoritarianisme dalam UUD 1945

Hubungan antara UUD 1945 dan rezim otoriter Orde Baru Soeharto sangatlah jelas. UUD 1945 mempunyai peran sentral bagi hadirnya konsepsi Soeharto tentang rezim Orde baru, dengan didominasinya kekuasaan pemerintahan oleh Presiden.[20]

a.         Konstitusi yang ‘Sarat-Eksekutif’

UUD 1945 adalah sebuah konstitusi yang ‘sarat-eksekutif.’ Ini berati bahwa Konstitusi ini memberikan begitu banyak kekuasaan kepada eksekutif, tanpa menyertakan sistem kontrol konstitusional yang memadai. Di bawah UUD 1945, Presiden adalah Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Sebagai Kepala Pemerintahan atau Kepala Eksekutif, Presiden memiliki kewenangan eksklusif atas menteri-menteri dan pembentukan kabinet, Pasal 17 ayat (1) dan (2). Sebagai Kepala Negara, Presiden memegang kekuasaan untuk:

  1. Menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
  2. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan menandatangani perjanjian dengan negara lain (Pasal 11).
  3. Menyatakan keadaan darurat (Pasal 12).
  4. Mengangkat duta besar dan konsul, dan menerima surat-surat kepercayaan duta besar negara sahabat (Pasal 13).
  5. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan lainnya (Pasal 15).

Kecuali untuk kekuasaan menyatakan perang, membuat perdamaian, dan meneken perjanjian internasional, yang kesemuanya harus dengan persetujuan DPR (Pasal 11), tak satu pun di antara kekuasaan Presiden tersebut harus mendapat persetujuan atau konfirmasi dari lembaga-lembaga negara lainnya. Bahkan Batang Tubuh UUD 1945 tidak memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan pengawasan, sekalipun menurut Penjelasan UUD 1945, DPR harus “senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden.”[21]

Pada praktiknya, kekuasaan Presiden yang luas dan sebagian besar tak terkontrol ini digunakan Soeharto sebagai landasan hukum untuk memilih orang pilihannya untuk menduduki posisi-posisi strategis. Tak heran bila Soeharto berhasil mengendalikan birokrasi, militer, lembaga legislatif, dan yudikatif. Pada dasarnya ia adalah satu-satunya pemegang kekuasaan yang memiliki wewenang untuk mengangkat dan memecat siapa pun sekehendaknya.[22]

Sistem UUD 1945 menjadi lebih ‘sarat-eksekutif’ karena, disamping kekuasaan-kekuasaan eksekutifnya yang sedemikian besar, Presiden juga memiliki kekuasaan legislatif. UUD 1945 jelas menyatakan bahwa; “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislative power dalam negara.[23]

b.         Sistem Checks and Balances yang Tak Jelas

MPR berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara dan merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Kekuasaan MPR dalam teori tak terbatas. Konsepsi ini menjadikan MPR sebagai sebuah parlemen yang superior.[24]

Di satu sisi, aturan-aturan tentang MPR yang superior ini membuat sistem Indonesia terlihat Parlementer. Tetapi di sisi lain, argumen tentang konstitusi yang ‘sarat eksekutif’ itu menjadi indikasi bahwa, dalam praktiknya, Indonesia menerapkan sistem presidensial.[25]

Di tataran praktik, MPR yang superior itu tidak kuat untuk mengendalikan Presiden. Bahkan sisten konstitusi yang ‘sarat eksekutif’ berhasil mengungguli konsep parlemen superior. Meski berdasarkan UUD 1945, MPR lebih unggul sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi pada praktiknya, Presidenlah yang dominan.[26]

c.         Terlalu Banyak Pendelegasian ke Tingkat Undang-Undang

UUD 1945 mendelegasikan 12 masalah penting lainnya untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kedua belas hal penting ini meliputi:

  1. Syarat-syarat untuk menyatakan keadaan darurat negara.[27]
  2. Susunan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung.[28]
  3. Pembagian pemerintahan daerah.[29]
  4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.[30]
  5. Masalah keuangan dan pajak.[31]
  6. Susunan dan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan.[32]
  7. Susunan dan kedudukan lembaga-lembaga hukum, termasuk Mahkamah Agung.[33]
  8. Pengangkatan dan pemberhentian hakim-hakim.[34]
  9. Masalah kewarganegaraan.[35]
  10. Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.[36]
  11. Masalah pertahanan keamanan.[37]
  12. Sistem pendidikan nasional.[38]

Pendelegasian kepada undang-undang ini tidak akan problematis seandainya saja UUD 1945 menyediakan mekanisme checks and balances yang kuat dan pagar-pagar panduan tentang apa saja yang harus diatur. Batasan demikian sangat penting, karena DPR yang semestinya bekerja sama dengan Presiden untuk membuat berbagai undang-undang, praktis tidak mampu mengontrol kekuasaan legislatif Presiden, karena komposisi DPR sendiri pun bergantung kepada undang-undang yang diramu Presiden. Pada akhirnya, begitu banyak pendelegasian yang tak jelas ke tingkat undang-undang, menjadi satu lagi karakteristik otoritarianisme dalam UUD 1945.[39]

d.         Pasal-Pasal yang Ambigu

UUD 1945 memuat sejumlah pasal krusial yang bermakna ganda. Salah satu pasal yang membantu membentuk karakter otoriter rezim Soeharto adalah Pasal 27 UUD 1945, yang menyebutkan; “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”

Dari perspektif konstitusionalisme, Pasal ini mestinya ditafsirkan bahwa Presiden hanya boleh dipilih kembali untuk jabatan yang sama selama maksimum dua periode. Tetapi Soeharto dan kaki tangannya menafsirkan, tidak ada batasan soal berapa kali masa jabatan Presiden. Jadi Presiden bisa dipilih kembali setiap lima tahun, berapa kali pun, dan karena Soeharto memonopoli semua kekuasaan, penafsirannyalah yang harus diterima sebagai kebenaran. Begitulah, Soeharto dipilih terus-menerus, sampai enam kali, masing-masing pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. persis seperti Soekarno yang pernah diangkat menjadi Presiden Seumur Hidup, maka praktis Soeharto pun menjadi Presiden Seumur Hidup dengan cara mengeksploitasi kelemahan Pasal 7 UUD 1945.[40]

Salah satu contoh lain pasal yang ambigu, adalah Pasal 28 UUD 1945, yang menyatakan; “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan lain sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Salah satu penafsiran pada pasal ini adalah; selama undang-undang yang dimaksud belum diberlakukan, hak-hak tersebut tidak terlindungi. Aturan ini sama sekali bukanlah satu jaminan atas hak-hak dasar freedom of speech, melainkan hanya sebuah pameran kekuasaan pemerintah untuk membatasi hak-hak asasi.

e.         Terlalu Bergantung kepada Political Goodwill dan Integritas Politisi

UUD 1945 adalah sebuah konstitusi yang sangat bergantung pada political goodwill dan integritas para penyelenggara negara. Soepomo, salah satu tokoh kunci perancang UUD 1945 dan penganjur paling terkemuka konsep negara integralistik, yaitu sebuah negara yang merangkul seluruh bangsa, menyatukan seluruh rakyat. Gagasan ini menekankan kesatuan dalam segala hal, atau yang dalam tradisi Jawa disebut manunggaling kawulo gusti (kesatuan antara pengabdi dan majikannya).

Jadi, rakyat tidak membutuhkan perlindungan hak-hak asasi untuk melindungi mereka dari potensi pelanggaran oleh negara, karena negara sama dengan rakyat dan kepentingan-kepntingan keduanya, dengan demikian identik. Karena kepentingan-kepentingan keduanya setali tiga uang, Soepomo juga menamakan integralistiknya ini sebagai “negara kekeluargaan” di mana kritik antar anggota keluarga dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi, oposisi dan kontrol dari warga negara terhadap pemerintah tidak diperlukan, karena hal itu bertentangan dengan prinsip percaya kepada ‘iktikad baik’ para pemimpin. Tak mengherankan bila konsep negara integralistik yang naif demikian, gagal berhadapan dengan kekuasaan, karena nyata-nyata negara dan rakyat tidak bertindak dan berpikir sama.[41]

f.          Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum (legal vacuum) adalah sebuah konsep tentang hukum yag diakui dalam civil law system. Kekosongan hukum mengacu pada sebuah kondisi di mana suatu situasi belum diatur oleh hukum tertulis. Dalam common law system, konsep ini tidak dikenal, karena seorang hakim berhak menemukan, atau menciptakan hukum.

Menurut Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, UUD 1945 mengandung empat kekosongan hukum yang serius. Kekosongan-kekosongan ini adalah:

  1. Sistem ekonomi Indonesia.
  2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
  3. Pembatasan terhadap kekuasaan Presiden yang begitu besar.
  4. Sistem pemilihan umum.

Kecuali untuk dua kekosongan yang disebut pertama, Penulis sepakat dengan argumen-argumen Tim Kajian ini. Dalam hal tidak adanya perlindungan terhadap HAM, sebenarnya dalam UUD 1945 sudah ada pasal yang melindungi hak asasi manusia; kesetaraan di depan hukum, hak untuk bekerja dan hak untuk hidup (Pasal 27), kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat (Pasal 28), kebebasan beragama (Pasal 29), hak untuk berpartisipasi dalam pertahanan nasional (Pasal 30), hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 31), dan kesejahteraan sosial (Pasal 34). Tetapi hak-hak asasi yang krusial, seperti kebebasan berserikat dan berpendapat masih harus ditetapkan dengan undang-undang. Kecacatan hukum yang telanjang ini, memberi peluang bagi mereka yang berkuasa untuk memelintir hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Nyatanya, selama rezim Soeharto memerintah, undang-undang semacam itu tak pernah direalisasikan.[42]

Dalam kaitannya dengan sistem pemilihan umum, bahkan tak ada kata ‘pemilihan umum’ pernah muncul dalam UUD 1945. ujung-ujungnya, karena tidak ada pembatasan apapun oleh Konstitusi, kepentingan rezim Soeharto yang otoriter bisa dengan mudah mendominasi proses Pemilu selama masa Orde baru.[43]

g.         Penjelasan

Tidak seperti konstitusi lainnya, UUD 1945 memiliki Penjelasan sebagai tambahan Pembukaan dan Batang Tubuhnya. Konstitusi ini adalah satu-satunya di dunia yang punya penjelasan. Keberadaan Penjelasan dalam UUD 1945 ini menciptakan dua masalah.[44]

Pertama, Penjelasan bukan produk BPUPKI atau PPKI, panitia-panitia yang menyiapkan dan menulis draft UUD 1945. Soepomo-lah, salah satu anggota pada kedua badan itu, yang meracik Penjelasan itu. Penjelasan itu muncul begitu saja sebagai bagian dari UUD 1945 pada tahun 1946, dan pada tahun 1959, ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli-nya, tetapi kali ini tidak termasuk dalam draft aslinya. Karena alasan-alasan tersebut, legitimasi Penjelasan kerap kali dipertanyakan, dan karenanya, kekuatan mengikatnya lebih lemah ketimbang Pembukaan dan batang Tubuh UUD 1945.[45]

Kedua, seperti sudah dibahas sebelumnya, penjelasan berisi banyak aturan krusial yang semestinya ditempatkan kedalam batang Tubuh UUD 1945. Penjelasan seharusnya tidak memuat prinsip-prinsip baru. Tapi nyatanya, banyak aturan dalam Penjelasan yang merupakan prinsip konstitusi yang sangat penting, dan sama sekali baru, dan karenanya, dapat digugat tidak sah.[46] Misalnya:

  1. Prinsip Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat).
  2. Prinsip dan sistem tanggung jawab kepresidenan.
  3. Prinsip independensi BPK, dan lembaga yudikatif.

PENTINGNYA REFORMASI KONSTITUSI

Disamping kekurangan-kekurangan yang sudah dibahas sebelumnya, ada alasan praktis, teoritis, dan historis mengapa UUD 1945 harus direformasi.

1.         Alasan Teoritis

Konstitusi harus direformasi sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. UUD 1945 pun seharusnya tidak boleh kebal terhadap perubahan. UUD 1945 adalah aturan buatan manusia yang tidak akan pernah sempurna.[47]

Di bawah pemerintahan Soeharto, mitos bahwa UUD 1945 tidak boleh diutak-atik, salah satunya, dirumuskan kedalam kebijakan. ‘konsensus nasional’ yang memberi Soeharto kewenangan untuk mengangkat orang-orang yang loyal kepadanya untuk menduduki sepertiga keanggotaan MPR. Dengan demikian, segala upaya untuk mengamandemen UUD 1945 tidak akan berhasil, karena salah satu syarat untuk bisa melakukannya adalah hadirnya lebih dari dua pertiga jumlah anggota MPR.[48]

2.         Alasan Historis

UUD 1945 dipersiapkan dalam kurun waktu yang sangat singkat, dalam keadaan darurat perang, dan memang pada awalnya dirancang sebagai sebuah dokumen sementara. Jadi secara historis, konstitusi itu sendiri mengamanatkan perubahan, dan memang disiapkan untuk mengantisipasi perubahan itu.[49]

3.         Alasan Praktis

Pada praktiknya, selama Orde Baru, UUD 1945 secara efektif sudah diamandemen beberapa kali. Tab MPR dan undang-undang tentang Referendum, yang mengubah prosedur amandemen, adalah contoh ‘amandemen diam-diam.’ Mohammad Fajrul Falaakh berpandangan, contoh lain amandemen diam-diam adalah:

  1. Perluasan definisi ‘golongan-golongan’ yang menjadi anggota MPR mencakup pula militer.
  2. Campur tangan eksekutif terhadap independensi yudikatif melalui klaim otoritas Soeharto untuk mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung.
  3. Perluasan wilayah Indonesia hingga mencakup Timor-Timur.

Di mata Yusuf dan Basalim, diperluasnya definisi militer Indonesia, hingga mencakup Polri, adalah amandemen diam-diam terhadap Pasal 10 UUD 1945, yang membatasi definisi militer hanya untuk menyebut Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.[50]

TINJAUAN KONSTITUSI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Setelah melalui empat tahapan perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jelas merupakan teks yang lebih demokratis ketimbang  naskah UUD 1945.[51] Aturan-aturan tentang lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta aturan-aturan tentang hak asasi manusia, menunjukkan bahwa Konstitusi yang telah diubah itu membakukan pemisahan kekuasaan yang lebih jelas dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia, bila dibandingkan dengan teks aslinya. Hal ini konsisten dengan pandangan bahwa sebuah Konstitusi yang demokratis, secara khusus, mendefinisikan bagaimana kekuasaan politik dikontrol secara efisien dan bagaimana hak-hak individu dan masyarakat dilindungi.[52]

Selain Reformasi dibidang hak asasi manusia, Hasil-hasil penting yang dicapai dari proses reformasi Konstitusi Indonesia, secara konseptual menurut konsepsi Trias Politica, dijabarkan menjadi; reformasi legislatif, reformasi eksekutif, dan reformasi yudisial.[53]

1.         Reformasi Legislatif

a.         Reformasi Struktural

Keempat amandemen itu telah mengubah struktur parlemen. MPR yang semula berisi anggota-anggota DPR dan kelompok-kelompok fungsional tambahan, termasuk militer telah diubah, dan sekarang hanya terdiri dari DPR dan DPD. Anggota DPR mewakili kepentingan partai-partai politik, sedangkan anggota DPD mewakili kepentingan-kepentingan daerah yang diwakilinya. Yang terpenting, semua anggota dari kedua kamar ini kini dipilih oleh rakyat. Ini berarti sistem ‘kursi pesanan’ untuk militer dan golongan-golongan lain, sudah tidak berlaku lagi.[54]

b.         Reformasi Fungsional

1).        MPR dan Kedaulatan

Sebuah perubahan yang fundamental terjadi ketika Perubahan ketiga mengatur bahwa; “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ini berarti bahwa MPR tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kedaulatan, tidak lagi menjadi lembaga tertinggi di Republik ini, dan tidak lagi memiliki kekuasaan-kekuasaan yang tak terbatas.[55]

2).        Reformasi DPR

Sejak Amandemen, DPR menjadi sebuah lembaga legislatif yang digdaya. Amandemen-amandemen itu bahkan telah melahirkan DPR yang unggul, dan dengan begitu, Konstitusi yang sarat-eksekutif menjadi Konstitusi yang sarat-DPR.[56]

Jimly Asshiddiqie merujuk pada keterlibatan DPR dalam menerima duta besar negara-negara asing, sebagai satu contoh betapa lebih kuat dan berkuasanya DPR sejak amandemen. Menurutnya, Pasal ini tidak praktis dan melanggar kelaziman dalam diplomasi internasional. Sejalan dengan ini, Fajrul Falaakh menyatakan bahwa syarat pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta besar merupakan intervensi berlebihan lembaga legislatif dalam urusan eksekutif.[57]

Satu prestasi monumental lainnya dari proses amandemen terjadi ketika Perubahan Pertama mencabut kekuasaan untuk membuat undang-undang dari tangan Presiden, dan memberikannya kepada DPR. Amandemen ini mengukuhkan checks and balances yang lebih jelas antara Presiden selaku lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Amandemen ini juga mengatasi situasi yang tidak memuaskan yang ada sebelumnya, di mana Presiden memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk membuat undang-undang. Walaupun demikian peran legislatif DPR masih tetap rentan. Semua rancangan undang-undang harus disetujui bersama-sama oleh Presiden dan DPR melalui tahap pembahasan, untuk bisa menjadi sebuah undang-undang, dan Presiden memiliki hak veto absolut untuk menolak segala rancangan undang-undang pada tahap pembahasan demikian. Kendati, sekali Presiden setuju, dia tidak akan bisa menggunakan hak vetonya untuk tidak menandatangani rancangan undang-undang itu dikemudian hari. Dalam waktu tiga puluh hari, rancangan undang-undang itu tetap akan menjadi undang-undang, sekalipun ditolak oleh Presiden.

3).        Pembentukan DPD

Satu langkah reformasi legislatif lainnya adalah pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga baru ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk berperan lebih aktif di dalam pemerintahan, sejalan dengan ide untuk menerapkan otonomi daerah. Tetapi DPD hanya diberi otoritas yang terbatas, apalagi kalau dibandingkan dengan kekuasaan DPR. Tetapi, bagaimanapun, ini adalah satu contoh lain kompromi yang dicapai dalam proses amandemen.[58]

2.         Reformasi Eksekutif

a.         Menuju Sebuah Sistem Presidensial Konvensional

Sistem presidensial di Indonesia bulakanlah ‘presidensial’ yang dipahami di Amerika Serikat dan Filipina, karena presiden-presiden Indonesia tidak dipilih secara langsung dan dapat diberhentikan kapan saja melalui pemungutan suara di MPR. Tetapi sejak amandemen, Indonesia sudah mengadopsi model ‘sistem presidensial’ yang lebih konvensional tersebut. Ini sesuai dengan karakteristik yang disodorkan oleh Arendt Lijpart dan Giovanni Sartori.[59]

Lijphrat berpendapat bahwa sebuah sistem presidensial memiliki tiga karakteristik yang spesifik:

  1. Eksekutif yang dijalankan oleh satu orang, bukan gabungan.
  2. Eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat.
  3. Masa jabatan tertentu yang tidak bisa dicabut oleh sebuah pemungutan suara di parlemen.

Menurut Sartori, sebuah sistem politik disebut presidensial jika Presidennya:

  1. Dipilih oleh Pemilu rakyat.
  2. Tidak bisa dicabut atau dihapuskan oleh pemungutan suara di parlemen, selama dalam masa jabatannya.
  3. Memimpin pemerintah yang dipilih dan diangkatnya sendiri.

b.         Kekuasaan Eksekutif

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki sebuah sistem checks and balances yang lebih baik terhadap kekuasaan Presiden. Kendati pemilihan Presiden langsung memperkuat legitimasi Presiden, ini tidak berarti bahwa kekuasaan Presiden akan tak terbatas. Ini salah satunya, disebabkan karena kekuasaan Presiden untuk mengangkat dan menghentikan pejabat-pejabat tinggi negara sudah diatur dengan lebih baik. Sebagai misal:

  1. Anggota-anggota MPR, DPR, dan DPD dipilih oleh rakyat.
  2. Para anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dan saran-saran DPD, untuk kemudian disahkan oleh Presiden.
  3. Nama-nama calon untuk diangkat menjadi Hakim Agung diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan selanjutnya disahkan oleh Presiden.

c.         Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif, yang semula didominasi oleh Presiden, sekarang sudah beralih ke tangan DPR, dengan sedikit partisipasi dari DPD. Tetapi Presiden masih tetap memiliki kekuasaan legislatif yang signifikan. Rancangan undang-undang dibahas dan harus disetujui oleh DPR maupun Presiden. Syarat persetujuan Presiden ini pada dasarnya merupakan ‘hak veto’ bagi Presiden. Hak ini lebih kuat ketimbang hak veto Presiden Amerika Serikat sekalipun. Di Indonesia, jika presiden menolak sebuah rancangan undang-undang, tidak ada mekanisme yang dapat digunakan oleh DPR dan/ atau DPD untuk mengalahkan penolakan semacam itu. Tetapi jika Presiden sudah memberikan persetujuannya pada tahap ini, di belakang hari nanti, dia tidak akan bisa mencabut  persetujuannya itu lalu menolak menandatangani sebuah rancangan-undang-undang agar sah menjadi undang-ndang. Tetapi demi memperkuat sistem checks and balances, kekuasaan-kekuasaan legislatif Presiden harus direformasi lebih lanjut dengan cara mengurangi atau membatasinya, yaitu dengan memberi DPR dan DPD sebuah hak veto tandingan (veto over-ride) ala Amerika Serikat, yang bisa dipakainya pada tahap pembahasan apabila Presiden menolak.[60]

d.         Kekuasaan Yudisial

Pada cabang yudikatif, potensi intervensi oleh Presiden sudah dikurangi oleh amandemen konstitusi. Sebagai misal:

  1. Kekuasaan Presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi sekarang sudah dibatasi dengan saran-saran Mahkamah Agung.
  2. Kekuasaan Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan DPR.
  3. Presiden hanya diberi kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota Komisi Yudisial, dengan persetujuan DPR.
  4. Presiden hanya memiliki kekuasaan terbatas dalam mengesahkan Hakim Agung, karena nama-nama calonnya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan.
  5. Presiden harus berbagi kekuasaan dengan DPR dan Mahkamah Agung dalam mengangkat kesembilan hakim pada Mahkamah Konstitusi. Masing-masing lembaga berwenang mengangkat tiga Hakim Konstitusi.

e).        Impeachment

Proses impeachment atau pencopotan Presiden yang diciptakan oleh amandemen UUD 1945 jauh lebih terperinci ketimbang sebelumnya. Prosedur yang berlaku di Indonesia sekarang agak mirip dengan prosedur milik Amerika Serikat. Dalam hal alasan untuk melakukan impeachment, Indonesia sudah mengadopsi kriteria yang hampir seluruhnya sama dengan Amerika Serikat, dengan hanya menambah ‘korupsi’ sebagai landasan tambahan.[61]

3.         Reformasi Yudisial

a.         Reformasi Struktural

Ada  dua reformasi yudisial yang utama. Pertama, Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga, yang terang-terangan menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Perubahan ketiga juga semakin memperkuat reformasi yudisial dengan mamasukkan secara eksplisit prinsip ‘independensi kehakiman’ kedalam UUD 1945. Prinsip ini sebelumnya hanya diatur dalam Penjelasan UUD 1945 dan tidak pada Batang Tubuhnya.[62]

Kedua, bila dibandingkan dengan lembaga eksekutif maupun legislatif, reformasi-reformasi struktural yang dilakukan terhadap lembaga yudikatif lebih komprehensif. Perubahan Ketiga membakukan dua lembaga baru, yakni Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Posisi Mahkamah Konstitusi setara dengan Mahkamah Agung, tetapi dengan yurisdiksi yang berbeda. Keputusan untuk membentuk sebuah mahkamah baru adalah salah satu solusi yang lebih baik ketimbang memberikan kekuasaan yudisial yang baru kepada Mahkamah Agung, mengingat begitu akutnya masalah korupsi di tubuh Mahkamah Agung dan di tingkat-tingkat peradilan dibawahnya.[63]

b.         Judicial Review

Kekuasaan-kekuasaan konstitusional yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi menyumbang lebih banyak lagi terbentuknya sistem checks and balances yang lebih baik. Salah satu kekuasaan krusial yang diberikan adalah kewenangan untuk melakukan peninjauan atau judicial review terhadap produk-produk perundang-undangan, sesuatu yang tidak ada sebelum Perubahan Ketiga. Bahkan hanya dalam satu tahun sejak didirikan pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi sudah berhasil “meraih reputasi dan independensinya” melalui penggunaan kekuasaan barunya tersebut.

4.         Reformasi di Bidang Hak Asasi Manusia (HAM)

Reformasi di bidang HAM merupakan reformasi yang mengesankan, karena UUD 1945 yang asli tidak memiliki aturan-aturan tentang HAM yang memadai. Inilah salah satu kekurangan terbesar yang diatasi melalui amandemen. Setelah Perubahan Kedua, perlindungan terhadap HAM menjadi lebih impresif, setidaknya di atas kertas. Ross Clarke berpendapat bahwa amandemen tentang HAM adalah “perlindungan HAM pertama yang signifikan dalam UUD 1945.” Baginya, amandemen itu mewakili “sebuah perubahan radikal dalam falsafah konstitusional Indonesia dari model yang sangat otoriter ke yang lebih demokratis.” Tim Lindsey juga berpendapat bahwa Bab XA yang panjang dan impresif tentang Hak-Hak Asasi Manusia itu sudah mengubah UUD 1945 asli dari sebuah dokumen yang hanya memberi sedikit jaminan atas HAM, kesebuah dokumen yang, setidaknya dalam pengertian formal, memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia yang lebih luas ketimbang yang diberikan banyak negara maju.[64]

5.         Masalah Nasionalisme versus Negara Islam

Bab XI Pasal 29 UUD 1945, tentang Agama, adalah satu-satunya bab yang tidak diubah dalam reformasi konstitusi tahun 1999 – 2002. Penolakan terhadap usulan untuk memasukkan ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta kedalam Pasal 29 ayat (1) lebih menegaskan bahwa perdebatan tentang nasionalisme dan negara Islam adalah satu masalah yang sangat sensitif dan krusial dalam sejarah konstitusi Indonesia. Perdebatan-perdebatan konstitusi tahun 1999 – 2002 tentang dimasukkannya Piagam Jakarta, sesungguhnya mengulangi debat-debat yang sama yang pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1945 dan 1956 – 1959. Dari tiga periode perdebatan ini, hasilnya selalu sama saja, yaitu mempertahankan Pembukaan (dan Pancasila) dan menolak dimasukkannya syariah kedalam Konstitusi. Hasil yang sama ini merupakan bukti kuat bahwa tuntutan untuk mempertahankan ideologi negara nasionalis Pancasila dan Pasal 29 sebagaimana adanya sekarang, adalah pilihan yang paling disukai oleh mayoritas kelompok sosial di Indonesia.

Oleh sebab itu, kemungkinan bahwa Pembukaan (Pancasila) dan Pasal 29 harus dibakukan dalam bentuknya sekarang demi mengatasi sulitnya hubungan antara Islam dan negara di kemudian hari, harus dipertimbangkan masak-masak. Ini akan berarti bahwa Pembukaan dan Pasal 29 UUD 1945 harus secara eksplisit didefinisikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat diubah (non-amandable provisions). Aturan semacam ini sah-sah saja dari persepektif hukum konstitusi. Di Perancis, misalnya, bentuk Republik “tidak boleh dijadikan objek amandemen.” Di Indonesia Perubahan Keempat mengatur bahwa bentuk negara kesatuan tidak boleh diubah.[65]


[9] Denny Indrayana, 2007, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran, cetakan kedua, Mizan, Bandung. hlm. 141.

 

[10] ibid. hlm. 142.

[11] ibid.

[12] ibid.

[13] ibid.

[14] ibid. hlm 143 – 144.

[15] ibid. hlm. 144.

[16] ibid.

[17] ibid. hlm. 145.

[18] ibid.

[19] ibid.

[20] ibid. hlm. 151.

[21] ibid. hlm. 153.

[22] ibid.

[23] ibid.

[24] ibid. hlm. 154.

[25] ibid.

[26] ibid.

[27] Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[28] Pasal 16 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[29] Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[30] Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[31] Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[32] Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[33] Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[34] Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[35] Pasal 26 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[36] Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[37] Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[38] Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[39] Denny Indrayana, ibid. hlm. 156.

[40] ibid. hlm. 157.

[41] ibid. hlm. 159.

[42] ibid. hlm. 160.

[43] ibid.

[44] ibid. hlm. 161.

[45] ibid.

[46] ibid.

[47] ibid. hlm. 162.

[48] ibid.

[49] ibid.

[50] ibid. hlm. 164.

[51] Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1999, Perubahan Kedua tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga tanggal 9 November 2001, dan Perubahan Keempat tanggal 10 Agustus 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan nama atau penyebutan resmi untuk UUD 1945 Pasca Amandemen, baik Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat.

[52] Denny Indrayana, ibid. hlm. 366.

[53] Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan dilakukan dengan pola-pola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara kedalam fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini, yang dapat dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu adalah Montesquieu dengan teori trias politica-nya. Yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudisial.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. hlm. 12.

[54] ibid. hlm. 367.

[55] ibid.

[56] ibid. hlm. 369.

[57] ibid.

[58] ibid. hlm. 372.

[59] ibid. hlm. 374.

[60] ibid. hlm. 377 – 378.

[61] ibid. hlm. 379.

[62] ibid. hlm. 381.

[63] ibid.

[64] ibid. hlm. 386.

[65] ibid. hlm. 388.

 

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan-pemaparan pada bab-bab sebelumnya, Penulis dengan ini berkesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai the highest political compact-nya Indonesia, sarat akan nilai-nilai demokrasi, cita negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, checks and balances yang “mengagumkan,” dan local wisdom-nya Bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang sangat berharga bagi masyarakat madani (civil society) tersebut, kecuali yang terakhir, tidak dimiliki oleh UUD 1945 Pra Amandemen. Tulisan ini karenanya, mengingatkan kembali akan suatu hal yang esensial mengenai konstitusi, yang salah satunya adalah konstitusionalisme.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan “angin segar” bagi demokrasi di Indonesia. Kehidupan demokrasi di Indonesia tumbuh semakin baik. Perubahan konstitusi itu sendiri, sudah merupakan suatu kemajuan besar. Mengingat, selama 32 tahun lamanya hal ini adalah tabu, bahkan dalam wacana sekalipun. Keempat amandemen konstitusi ini pun masih tetap lebih baik dalam menghindarkan Indonesia dari terjerumus lagi ke dalam kegelapan. Oleh karena itu, segala upaya “irasional” untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli melalui mekanisme apapun, harus dihentikan dan dilawan. Paling tidak, Amandemen IV UUD 1945 penting untuk harus tetap dipertahankan oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Kedua, terkait tentang UUD 1945. UUD 1945 adalah dokumen politik yang otoriter. Baik Soekarno dan Soeharto memanfaatkan Konstitusi otoriter demikian untuk memusatkan banyak kekuasaan negara di genggaman tangan mereka sendiri. Karenanya, jika Republik Indonesia ingin menjadi negara yang demokratis, UUD 1945 harus direformasi. Transisi dari the dark age-nya rezim otoriter Soeharto adalah salah satu peluang untuk mengusung reformasi ini.

Ketiga, terkait reformasi konstitusi. Hasil reformasi konstitusi berupa UUD 1945 hasil amandemen sudah “jauh lebih baik” jika dibandingkan dengan UUD 1945 yang asli, baik dalam konsep dasarnya maupun dalam kenyataan praktiknya. Kita hanya bisa berharap, semoga reformasi konstitusi yang dilakukan Indonesia dalam mencari Konstitusi yang lebih efektif ini akan memandu transisi Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang jauh lebih demokratis kedepannya.

Keempat, terkait Amandemen V UUD 1945. Meskipun secara tegas dapat disimpulkan bahwa konstitusi hasil amandemen kita sudah jauh lebih baik dan sah dengan segala akibat hukumnya, namun harus diakui bahwa hasil amandemen tersebut masih menyisakan beberapa persoalan sehingga usulan untuk diperbaiki kembali dengan amandemen lanjutan tetap signifikan. Gagasan penyempurnaan kembali ini tidak boleh ditabukan karena paling tidak setiap konstitusi merupakan produk resultante atau kesepakatan lembaga yang diberikan wewenang untuk membuat (dan mengubahnya) berdasarkan situasi tertentu dan waktu tertentu, sehingga bila situasinya berubah, maka konstitusinya juga dapat diubah kembali dengan resultante baru agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan-kesimpulan yang telah dicapai sebelumnya pada Karya Tulis ini, Penulis dengan ini menggagas saran-saran sebagai berikut:

Pertama, terkait reformasi legislatif yang telah dicapai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penting untuk terus mereformasi struktuk dan kekuasaan MPR, DPR, dan DPD. Oleh karena itu:

  1. DPD harus diberi kekuasaan-kekuasaan yang lebih besar ketimbang apa yang dimilikinya saat ini di bawah hasil amandemen. Seperti halnya DPR kini, DPD harus diberi hak untuk menjalankan kekuasaan legislatif, disamping juga hak imunitas bagi para anggotanya. Keadaan DPD saat ini “menyedihkan” karena hanya menjadi “anak bawangnya” DPR.
  2. MPR harus menjadi sekedar sidang bersama antara kedua kamar itu, dan bukan lagi menjadi sebuah lembaga terpisah. Hanya dengan cara inilah ide tentang sistem bikameral yang efektif bagi bangsa Indonesia dapat tercapai. Cara ini akan memperkuat DPD sekaligus memperkuat internal checks and balances, karena mampu mencegah DPR agar tidak menjadi sebuah lembaga legislatif yang sama sekali tidak terkendali (ancaman tirani DPR).

Kedua, terkait reformasi eksekutif yang telah dicapai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penting untuk terus mereformasi kekuasaan dan keberadaan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu:

  1. Perlu dilakukannya pembatasan lebih jauh terhadap kekuasaan legislatif Presiden. Kendati Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut Penulis adalah local wisdom yang diciptakan Founding Parents-nya  Republik Indonesia, Aturan-aturan konstitusi ini memungkinkan Presiden untuk menjegal rancangan undang-undang yang tidak didukungnya. DPR dan DPD, sebagai lembaga legislatif, tidak memiliki mekanisme untuk mengalahkan “hak veto” Presiden ini. Karenanya, demi memperkuat sistem checks and balances, sangat penting untuk memberi DPR dan DPD sebuah hak ala Amerika Serikat untuk memveto balik (veto over-ride) penolakan Presiden pada tahap pembahasan.
  2. Perlu dilakukannya perubahan terhadap syarat-syarat pencalonan Presiden. Untuk menghindari adanya diskriminasi, syarat-syarat berkenaan dengan kemampuan mental dan fisik “sebaiknya” dihapuskan. Indonesia perlu mempertimbangkan untuk hanya menyebutkan syarat-syarat yang umum, seperti kewarganegaraan dan usia minimum, seperti diatur dalam Pasal II Bagian 1 Konstitusi Amerika Serikat.
  3. Perlu diberikannya kesempatan terhadap calon-calon presiden independen untuk mencalonkan diri sebagai Presiden. Monopoli oleh partai-partai politik atas pengajuan seorang calon presiden “sebaiknya” diakhiri. Ini diperlukan untuk memperkuat demokrasi yang partisipatif.

Ketiga, terkait reformasi yudisial yang telah dicapai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penting untuk terus menyempurnakan lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman selaku pemegang kekuasaan yudikatif. Oleh karena itu, permasalahan kekuasaan kehakiman yang terkait kompetensi silang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu dicarikan constitutional solution-nya. Salah satunya adalah pemisahan fungsi yang jelas antara “Dua Menara Kembar (The Twin Tower)” ini, berupa penerapan konsepsi Mahkamah Agung sebagai Court of Justice dan Mahkamah Konstitusi sebagai Court of Law. Hal ini dimaksudkan agar Mahkamah Agung lebih efisien untuk mengadili permasalahan-permasalahan penegakkan keadilan (pro justitia), juga untuk mengurangi menumpuknya beban perkara yang sudah menumpuk di Mahkamah Agung, dan agar terciptanya keselarasan antara Konstitusi dan segala produk perundang-undangan di bawahnya, guna “memastikan” dan “menyelesaikan” permasalahan-permasalahan penegakkan hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Kedepannya, kewenangan Judicial review untuk segala produk perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar, harus dilimpahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi sebagai manfestasi dari Court of Law.[]

DAFTAR PUSTAKA

Denny Indrayana, 2007, Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran, cetakan kedua, Mizan, Bandung.

Denny Indrayana, 2008, Negeri Antara Ada dan Tiada, Reformasi Hukum Ketatanegaraan , Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Denny Indrayana, 2008, Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, edisi revisi, cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, cetakan ketiga, Konstitusi Press, Jakarta.

K. C. Wheare, 2003, Konstitusi-Konstitusi Modern, penerjemah: Muhammad Hardani, Pustaka Eureka, Surabaya.

Miriam Budiardjo, 2006, Dasar-dasar Ilmu Politik, cetakan keduapuluh delapan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 2009, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pres, Jakarta.

Munir Fuadi, 2009, Teori Negara Hukum Modern, PT. Refika Aditama, Bandung.

Ni’matul Huda, 2008, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Pers, Jakarta.

SF. Marbun, dan Moh. Mahfud MD., 2000, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta.

Soehino, 2000, Ilmu Negara, cetakan ketiga, Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Republik Indoenesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

PEMBATASAN KEKUASAAN

In Hukum Tata Negara on March 14, 2010 at 4:25 pm

oleh: Gunawan A. Tauda, S.H.

A constitution may be defined as the organization of a polis, in respect of its offices generally, but especially in respect of that particular office which is sovereign in all issues.”
Politics, ARISTOTELES.

TRIAS POLITICA

Salah satu ciri negara hukum, yang disebut the rule of law atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechtsstaat, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam gagasan yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah constitutional democracy yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.

Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan dilakukan dengan pola-pola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara kedalam fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini, yang dapat dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu adalah Montesquieu dengan teori trias politica-nya. Yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudisial.

Menurut Montesquieu, dalam bukunya “L’Espirit des Lois” (1784) atau dalam bahasa Inggris-nya “The Spirit of The Laws“, yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara kedalam tiga cabang, yaitu:
1. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan.
3. Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.
Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (the legislative function), eksekutif (the executive or administrative function), dan yudisial (the judicial function).

Sebelumnya, John Locke dalam bukunya “Two Treatises of Government” (1689), juga membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara meliputi:
1. Fungsi Legislatif.
2. Fungsi Eksekutif.
3. Fungsi Federatif.

Dalam bidang legislatif dan eksekutif, pendapat dua sarjana itu nampaknya mirip. Tetapi dalam bidang yang ketiga, pendapat mereka berbeda. John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Baron de Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial). Montesquieu lebih melihat pembagian atau pemisahan kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga negara, sedangkan John Locke lebih melihatnya dari segi hubungan kedalam dan keluar negara-negara lain. Bagi John Locke, penjelmaan fungsi defencie baru timbul apabila fungsi diplomacie terbukti gagal. Oleh sebab itu, yang dianggap penting adalah fungsi federatif. Sedangkan fungsi yudisial bagi Locke cukup dimasukkan kedalam kategori fungsi legislatif, yang itu terkait dalam fungsi pelaksanaan hukum. Tetapi bagi Montesquieu, fungsi pertahanan (defence) dan hubungan luar negerilah (diplomasi) yang termasuk dalam fungsi eksekutif, sehingga tidak perlu dianggap tersendiri. Justru dianggap penting oleh Montesquieu adalah fungsi yudisial atau fungsi kekuasaan kehakiman.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, Miriam Budiardjo menjabarkan legislatif sebagai kekuasan untuk membentuk undang-undang, eksekutif untuk menyelenggarakan undang-undang, dan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Selanjutnya, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya, ketiganya harus terpisah satu sama lain.

Sehubungan dengan itu, Montesquieu menerangkan bahwa jika kekuasaan legislatif digabung dengan eksekutif, maka hal itu dapat mengancam kebebasan warga negara. Sebab, jika dua kekuasaan itu diserahkan pada satu badan, hal ini berpotensi memunculkan produk legislasi (undang-undang) yang tiranik, dan lebih parah lagi, akan dijalankan secara tiranik pula. Selain itu, warga negara juga tidak akan mendapati kebebasannya jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif. Sebab jika kedua kekuasaan itu disatukan, maka kewenangan para hakim tidak hanya terbatas pada mengadili semata, tetapi juga membentuk undang-undang. Penggabungan dua kekuasaan pada satu organ ini dipastikan akan menghadirkan penyelenggaraan negara yang otoriter. Sama halnya, jika kekuasaan yudikatif dikawinkan dengan eksekutif, maka hal ini akan berpotensi melahirkan penguasa yang tidak kalah despotik. Sebab disaat yang sama, hakim memiliki dua kekuasaan yang besar, yakni mengadili atas pelanggaran undang-undang dan mengeksekusi undang-undang. Dalam kondisi inilah kebebasan warga negara terancam hilang.


DIVISION OF POWER AND SEPARATION OF POWER

Persoalan pembatasan kekuasaan (limitation of Power) berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (separation of power) dan teori pembagian kekuasaan (division atau distribution of power). Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan dianggap berasal dari Montesquieu dengan trias politica-nya. Namun dalam perkembangannya, banyak versi yang biasa dipakai oleh para ahli berkaitan dengan peristilahan pemisahan dan pembagian kekuasaan ini.

Istilah “pemisahan kekuasaan” dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan separation of power berdasarkan teori trias politica atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan demikian pula kekuasaan yudikatif hanya dilakukan oleh cabang kekuasaan yudisial. Sehingga pada intinya, satu organ hanya memiliki satu fungsi, sebaliknya satu fungsi hanya dilakukan oleh satu organ.

Sebagai sandingan atas konsep pemisahan kekuasaan, para ahli biasa menggunakan pula istilah division of power atau distribution of power. Ada pula sarjana yang menggunakan istilah division of power sebagai genus, sedangkan separation of power merupakan bentuk species-nya. Bahkan, Arthur Mass, misalnya, membedakan pengertian division of power tersebut kedalam dua pengertian, yaitu; capital division of power dan territorial division of power. Pengertian pertama bersifat fungsional, sedangkan yang kedua bersifat kewilayahan dan kedaerahan.

Separation of power diartikan oleh O. Hood Philips dan yang lainnya sebagai the distribution of the powers of government among different organs. Dengan kata lain, kata separation of power diidentikkan dengan distribution of power. Oleh karena itu, istilah-istilah separation of powers, division of powers, distribution of powers, dan demikian pula istilah-istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasan, menurut Jimly Asshiddiqie, sebenarnya mempunyai arti yang sama saja, tergantung konteks pengertian yang dianut. Jimly mencontohkan, misalnya, dalam Konstitusi Amerika Serikat, kedua istilah separation of Power dan division of power sama-sama digunakan. Hanya saja, istilah division of power itu digunakan dalam konteks pembagian kekuasaan antara federal dan negara bagian (territorial division of power), sedangkan istilah separation of power dipakai dalam konteks pembagian kekuasaan di tingkat federal, yaitu antara legislature, the executive, dan judiciary (capital division of power).

Guna membatasi pengertian separation of powers, dalam bukunya “Constitutional Theory,” G. Marshall membdedakan ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power) itu kedalam lima aspek:
1. Differentiation.
2. Legal incompatibilty of office holding.
3. Isolation, immunity, independence.
4. Checks and balances.
5. Co-ordinate state and lack of accountability.

CHECKS AND BALANCES

Sejalan perkembangan teori pemisahan kekuasaan, dikenal pula konsep checks and balances. Istilah checks and balances berdasarkan kamus hukum Black’s Law Dictionary, diartikan sebagai “arrangement of governmental powers whereby powers of one governmental branch check or balance those of other brances.” Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa checks and balances merupakan suatu prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan satu dengan yang lain. Tujuan dari konsepsi ini adalah untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu.

Kata “checks” dalam checks and balances berarti “suatu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Adapun “balance,” merupakan suatu keseimbangan kekuasaan, agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat (konsentrasi kekuasaan) sehingga menimbulkan tirani.

Munir Fuadi, menjabarkan operasionalisasi dari teori checks and balances melalui cara-cara tertentu. Cara-cara ini adalah:
1. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
3. Upaya hukum impeachment dari cabang pemerintahan satu terhadap cabang pemerintahan lainnya.
4. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan yang satu terhadap yang lainnya.
5. Pemberian wewenang kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir (the last word) jika ada pertikaian antara badan eksekutif dan legislatif.

Selain dilakukan di antara lembaga-lembaga negara, checks and balances juga dilakukan di internal lembaga negara. Di Internal Congress Amerika Serikat sebagai misal, House of Representatives-nya berbagi kewenangan dan saling kontrol dengan Senate untuk melaksanakan fungsi parlemen tetapi tidak saling menjegal, meskipun keduanya mempunyai hak untuk saling memveto dalam proses legislasi.

Verba Volant, Scripta Manent.[]

end note: Nama lengkap Montesquieu yang sebenarnya adalah Charles de Secondat Baron de Labriede et de Montesquieu. Istilah trias politica, sejatinya tidak dimunculkan sendiri oleh Montesquieu. Kata trias politica yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya pemisahan kekuasaan pada tiga poros (cabang) justru dimunculkan oleh Immanuel Kant.

Referensi:
Denny Indrayana, 2007, Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran, cetakan kedua, Mizan, Bandung.
Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, edisi revisi, cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
Miriam Budiardjo, 2006, Dasar-dasar Ilmu Politik, cetakan keduapuluh delapan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Munir Fuadi, 2009, Teori Negara Hukum Modern, PT. Refika Aditama, Bandung.
Henry Campbell Black, 1990, Black’s Law Dictionary, West Publishing, St. Paul Minn.

Hello world!

In Uncategorized on March 8, 2010 at 1:34 pm

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!